MATARAM | FMI – Ketua Muda Mandalika, Kadir Djailani, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar aktor utama dugaan penyelewengan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Nusa Tenggara Barat.
Desakan itu disampaikan menyusul langkah KPK yang mulai mengusut dugaan pemotongan dana KIP-K di sejumlah kampus Pulau Lombok.
“Praktik memotong bantuan mahasiswa dengan alasan setoran ke atasan sudah menjadi rahasia umum. Kalau KPK serius, mereka pasti bisa menemukan polanya,” kata Kadir, Jumat, 8 Mei 2026.
Menurut Kadir, modus yang digunakan pelaku tergolong rapi. Setelah dana bantuan masuk ke rekening mahasiswa penerima, oknum tertentu langsung meminta bagian. Dalam beberapa kasus, bantuan bahkan ditawarkan sejak awal dengan syarat pembagian persentase saat dana cair.
“Ini bukan praktik baru. Yang terlambat mungkin hanya penindakan. Di lapangan, mahasiswa sudah lama tahu pola seperti ini,” ujarnya.
Kadir menilai praktik pemotongan KIP-K menyerupai sindikat terorganisasi. Ia menduga pihak yang menerima setoran di tingkat kampus hanya pelaksana lapangan.
“KPK harus melihat ini sebagai pola korupsi berjaringan, bukan kasus perorangan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum anggota DPR RI daerah pemilihan NTB. Meski tak menyebut nama, Kadir mengatakan informasi itu telah lama beredar di masyarakat.
“Tidak perlu pura-pura tidak tahu. Publik bisa menilai sendiri siapa yang bermain di sektor itu,” katanya.
Bagi Kadir, pemotongan bantuan pendidikan terhadap mahasiswa dari keluarga kurang mampu adalah penyimpangan serius yang tak boleh dinormalisasi.
“Pungutan, sogokan, hingga potongan bantuan tidak boleh dianggap wajar. Ini bantuan untuk mahasiswa miskin. Kalau masih dipotong, itu sudah keterlaluan,” ujarnya.
Ia berharap KPK tidak hanya menindak pelaku lapangan, tetapi juga memburu pihak yang disebut sebagai otak di balik dugaan mafia KIP Kuliah.
“Mahasiswa sering takut bicara karena khawatir bantuannya dihentikan atau mendapat tekanan. Karena itu negara harus hadir,” kata Kadir.***
