LOMBOK TIMUR | FMI – Ratusan nelayan Tanjung Luar dan Pulau Maringkik, Kecamatan Keruak yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Selatan (SMS) Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Luar, Selasa 19 Mei 2026.
Ketua SMS, Sayadi menyampaikan bebera point tuntutan, diantaranya meminta pemerintah daerah dan pertamina memberikan hak Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk nelayan, sesuai jatah kuota yang sudah ditentukan.
“Kami meminta pemerintah daerah dan Direktur PT Energi Selaparang untuk memperjuangkan hak nelayan atas BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite,” ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Direktur PT Energi Selaparang Joyo Supeno menyampaikan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah telah bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk mendesak adanya penambahan kuota ekstra.
“Terkait dengan kekurangan kuota hari ini, kami sudah tindaklanjuti. Kami bersama pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan saat ini sedang menunggu jawaban. Harapan kami, sesegera mungkin dijawab dalam bentuk penambahan kuota, khususnya untuk jenis BBM solar,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada awak media.
Berbeda dengan solar, kata dia, pasokan untuk jenis Pertalite dipastikan aman terkendali karena telah mendapatkan penambahan pasokan hingga dua kali lipat sejak bulan lalu.
Kelangkaan ini dirasakan sangat memukul para nelayan mengingat saat ini telah memasuki masa puncak melaut. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan solar bagi nelayan tidak bisa disamaratakan setiap bulannya karena adanya siklus musim tangkap.
“Per bulan Mei ini, kebutuhan nelayan meningkat. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu adalah puncak nelayan kapal besar melaut, sehingga solar sangat dibutuhkan di periode ini. Berbeda dengan Januari hingga Maret yang aktivitasnya masih sepi,” jelasnya.
Ia menyayangkan pembagian kuota bulanan dari Pertamina yang dinilai kurang adaptif terhadap siklus musiman tersebut. Meski data jumlah nelayan baik pengguna mesin kecil (tinting) maupun kapal besar di atas 10 GT sudah diserahkan secara detail, penjabaran kuota bulanan justru meleset dari realitas di lapangan.
Akar dari kepanikan nelayan ini terungkap akibat adanya pemangkasan kuota bulanan secara signifikan oleh Pertamina. Pada bulan April lalu, alokasi solar tercatat masih berada di angka 72 kiloliter. Namun, memasuki bulan Mei, jatah tersebut menyusut drastis.
“Entah bagaimana pertimbangannya, kuota dari Pertamina turun menjadi 40 kiloliter. Akibatnya, jatah 40 kiloliter itu langsung habis terserap hanya dalam satu minggu pertama. Jadi, untuk tiga minggu ke depan di bulan Mei ini posisinya kosong. Inilah yang menyebabkan kepanikan dari para nelayan kita,” ungkap Dirut.
Selain masalah kuota, mencuat pula isu miring mengenai dugaan adanya permainan atau penyelewengan yang melibatkan oknum pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Menanggapi laporan tersebut, pihak direksi berjanji akan melakukan investigasi mendalam dan melakukan penataan ulang demi pelayanan yang bersih.
“Kami cek dulu kebenarannya. Yang jelas kita semua ingin yang terbaik. Jika informasi itu terbukti benar, kami akan tindak tegas oknum-oknum tersebut dan melakukan penataan yang lebih baik. Kami ingin memastikan pelayanan penyaluran BBM subsidi untuk nelayan ini aman dan tepat sasaran,” pungkasnya.***
