LOMBOK TIMUR | FMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur ditunjuk sebagai satu dari 42 kabupaten dan kota lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) 2026. Program Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) RI ini memakai pendaftaran mandiri berbasis data dan verifikasi biometrik.
Sosialisasi digelar di Ballroom Kantor Bupati Lotim dan dibuka Asisten I Setda H. Ahyan, Rabu (3/6/2026).
“Bantuan sosial bentuk kehadiran negara melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Lotim ada lebih dari 145 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, sembako, dan bansos lain. Tantangannya, data lambat diperbarui, penyaluran telat dan masih salah sasaran,” ujar Ahyan.
Menurutnya, digitalisasi bansos lewat Portal Perlinsos sejalan dengan visi Lotim Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (SMART). Transformasi digital jadi pilar utama pelayanan publik.
Proses pendataan tak lagi berjenjang, kata dia, masyarakat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bisa daftar mandiri beserta keluarga lewat aplikasi. Warga tanpa ponsel pintar daftar lewat agen Perlinsos.
“Lotim sasarannya sekitar 400 ribu kepala keluarga. Saat daftar, sistem verifikasi biometrik: cocokkan wajah pemohon dengan data Dukcapil. Jika sesuai, sistem otomatis tampilkan data keluarga dan hitung kelayakan berdasarkan indikator,” jelas Samuel Prayoga Tampubolon dari KPTDP RI.
Teknologi digital dan biometrik dipakai demi ketepatan sasaran. Saat ini bansos PKH dan sembako masih tinggi kesalahan sasarannya.
“Dari alokasi bansos nasional Rp78 triliun, sekitar 45 persen tidak tepat sasaran. Dengan digitalisasi ini, inclusion error dan exclusion error ditarget turun di bawah 20 persen, idealnya di bawah 10 persen,” ujar Samuel.
Mekanisme lama tetap jalan selama uji coba. Aplikasi Cek Bansos, operator desa, pendamping PKH, dan agen Perlinsos masih dipakai.
Hasil uji coba ditarget dipakai penetapan penerima paling cepat Triwulan IV 2026, paling lambat Triwulan I 2027. Penentuan kelayakan pakai data terintegrasi: skor DTKS, data Dukcapil, kepemilikan aset dan kendaraan, serta parameter lain.
Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Lotim Dedi Kurniawan menyebut tujuan uji coba untuk tingkatkan ketepatan sasaran, uji penerimaan masyarakat ke pendaftaran mandiri, uji kesiapan identitas digital dan pertukaran data, serta siapkan tata kelola sebelum diterapkan nasional.
Sebagai informasi, sosialisasi digelar selama dua hari, untuk hari pertama diikuti 349 peserta diantaranya daru pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala OPD, forum kawil dan pemangku kepentingan.
Kemudian di hari kedua Training of Trainer (ToT) 401 agen Perlinsos, pendamping PKH, operator desa dan kelurahan, pendamping rehsos dan SDM Pemkab Lotim.
Melalui Portal Perlinsos, Lotim diharapkan jadi model tata kelola bansos modern, akuntabel, transparan, akurat, dan tepat sasaran sebelum diterapkan luas di Indonesia.***
